Tak Kapok Berinvestasi: Ikang Fawzi

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/20/PT/mbm.20081020.PT128486.id.html

DARI ribuan investor yang buntung di bursa, Ikang Fawzi tergolong beruntung. Soalnya, penyanyi rock yang beken di era 1980-an itu telah melepas investasinya saat penyakit kredit macet sektor perumahan di Amerika mulai terungkap. ”Saya jual karena sudah menduga krisis akan berlangsung lama,” ujarnya.

Sejak tiga tahun lalu, Ikang menanamkan modal dalam reksadana syariah. Kendati nilainya tak besar, dia mengaku pernah mengecap keuntungan dari investasi itu. Sekarang pria 48 tahun itu mengalihkan dananya untuk mengembangkan usaha lain.

Walau kadang bergejolak, Ikang tidak kapok berinvestasi di pasar modal. Dia akan kembali menanam uangnya di bursa saham setelah keadaan stabil. ”Kalau mau jadi pengusaha besar, ya, harus masuk bursa,” ujar mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada ini menambahkan. Asalkan hati-hati berinvestasi, pasti selamat.

Mengelola Ketidakpastian Politik Konstitusi Rezim SBY: Marissa Haque

Sumber: http://marissahaque.kompasiana.com/

Kenapa saya menhantarkan tulisan pendek ini kepada para pengunjung blog-ku? Karena ada sebuah kejadian yang ingin saya bagi dengan anda semua ketika sepulang dari Mahkamah Kosntitusi pasca diterima oleh Prof. Dr. Mahfud MD kemarin. Yaitu sebuah pemahaman yang semakin meyakinkan diri ini bahwa NKRI semakin jelas sebagai sebuah negara yang dikelola dengan gaya Leadership Transaksional dalam koridor Negara Kekuasaan (Machstaat), dimana jauh dari sifat negara hukum konstitusional (Rechstaat). Bahwa demi untuk memastikan HARUS BISA SBY-Boediono dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 besok ini, sebanyak 15 dari 115 caleg putaran ketiga HARUS BISA dipaksakan untuk tidak memperoleh HAK KONSTITUSIONALnya untuk menjadi anggota DPR RI 2009-2014. Saya sudah mengikhlaskannya, sekarang ini bulan suci Ramadhan, sehingga saya yakin seluruh kejahatan yang dilakukan dibulan ini – siapapun dia orangnya – akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Allahu Akbar! Kita belum merdeka!


Mengelola sebuah perusahaan atau sebuah oraganisasi tentu berbeda dengan mamajemen sebuah pemerintahan Negara, namun ada beberapa persamaan yang mungkin dapat kita adopsi bila membaca sepenggal esei pendek dari Pak Dr. Hargo Utomo, MBA., M.Com. Beliau adalah seorang Deputy Director of Academic and Student Affairs pada Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada tempat saya mengambil S2 yang kesekian.

Mengelola Risiko Ketidakpastian

1. Mengelola Resiko Ketidakpastian

Bagi sebagian orang, membahas tentang risiko ketidakpastian selalu identik dengan sesuatu yang bernuansa negatif dan merugikan sehingga harus dihindari dan oleh karenanya kalau memungkinkan bisa direduksi sampai pada level terkecil. Ketidakpastian seolah menjadi ancaman bagi individu atau kelompok karena dianggap mengganggu proses pencapaian kinerja organisasional. Padahal, kalau disimak lebih jauh, ketidakpastian justru dapat menjadi stimulan untuk memunculkan pemikiran kreatif yang pada gilirannya dapat mendorong langkah inovatif bagi suatu organisasi. Coba simak kalau orang bertanya:”Apa yang mendorong para pebisnis memutuskan tetap menjalankan bisnisnya di Indonesia walaupun negeri ini seringkali dinilai memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian cukup tinggi dibanding negara-negara berkembang lainnya?” Bisa ditebak jawabannya, yaitu bahwa ketidakpastian itu adalah “kembang gula atau pemanis” yang menarik dan bisa mendatangkan “semut-semut” bisnis. Argumen itu sepertinya hanya relevan bagi mereka yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko atas suatu pilihan atau keputusan. Bagaimana pula bagi mereka yang mempunyai preferensi terhadap comfort zone dan menyukai status quo dalam dalam berbisnis?

Mengelola ketidakpastian memang sangat dekat dengan risiko yang juga sering dipersepsikan secara sempit sebagai akibat negatif dari suatu pilihan atau keputusan. Bagi para pebisnis yang menyukai tantangan, maka risiko yang dikalkulasi (calculated risk) adalah bagian dari suatu bisnis yang juga perlu mendapat porsi pengelolaan tersendiri. Tujuannya jelas, yaitu mendapatkan kekuatan (power) yang besar untuk mengendalikan sumberdaya produktif. Logikanya, dalam kondisi keterbatasan sumberdaya, maka seseorang akan cenderung mengambil keputusan berdasar pada tingkat kejelasan sumberdaya dan kestabilan dalam perolehannya. Ini berarti, para pebisnis yang memiliki kecenderungan perilaku sebagai risk taker akan selalu mencoba menemukan sumberdaya alternatif bagi bisnisnya. Sebaliknya, bagi pebisnis yang masuk dalam kategori risk avoider atau risk averter, maka sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa risiko yang dikalkulasi sebenarnya adalah bagian dari proses bisnis yang harus dikendalikannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada kompromi diantara keduanya. Jika kompromi harus dilakukan, bagaimana memasukkan aspek-aspek organisasional ke dalam pengelolaan suatu risiko ketidakpastian dalam bisnis.

2. Kompromi dalam Mengelola Risiko
Pembicaraan mengenai risiko dapat berkembang luas mulai dari tingkatan fungsi keuangan sampai pada lingkup kegiatan yang tidak secara langsung terkait dengan urusan keuangan. Sebagai ilustrasi, para pebisnis seringkali dihadapkan pada pilihan yang cukup berat karena menghadapi kenyataan adanya perputaran manajerial (managerial turnover) yang tinggi dalam lingkup pekerjaannya. Suatu fenomena yang seringkali dijumpai pada industri jasa keuangan dan perbankan di negeri ini. Bahkan ada anekdot yang menyatakan bahwa kalau seseorang mampu bertahan berkerja di suatu perusahaan jasa keuangan lebih dari 10 tahun pada perusahaan yang sama, maka orang itu memiliki karakter kuat melebihi manusia langka yang pernah ada di dunia. Sudah barang tentu, anekdot semacam ini tidak berlaku umum dan dapat terterapkan untuk semua bentuk pekerjaan dan/atau industri.

Itu sebabnya, untuk mempertahankan sosok atau figur yang memiliki kapasitas manajerial dan mumpuni dalam mengampu pekerjaan tertentu, suatu institusi kadangkala harus mengemasnya dengan ragam bentuk gimmick atau iming-iming untuk menjadikannya menarik sebagai tempat berkarya. Tidak jarang dijumpai bentuk insentif yang ditawarkan merupakan paket remunerasi yang mengkombinasi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan aktualisasi diri. Suatu hal yang nampaknya sulit dilakukan, tetapi mulai banyak diterapkan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, ada satu pelajaran menarik yang dapat diambil dari hasil studinya Carson et.al (2006) yang berjudul “Uncertainty, opportunism, and governance: The effect of volatility and ambiguity on formal and relational contracting”, Academy of Management Journal, Vol. 49., No.5 yaitu bahwa mengelola ketidakpastian sumberdaya manusia dalam bisnis dapat dilakukan dengan memodifikasi pola kontraktual dalam suatu ikatan kelembagaan. Hipotesis yang dimunculkan dalam studi tersebut adalah bahwa pola hubungan kontraktual dalam suatu bisnis akan cenderung lebih kuat terhadap desakan faktor volatitas dibanding ambiguitas. Sebaliknya, pola kerja yang berbasis kontrak formal akan lebih tahan terhadap desakan faktor ambiguitas (ambiguity) dibanding volatilitas (volatility). Sudah barang tentu, kedua pola hubungan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dalam banyak hal tidak saling menggantikan. Dengan demikian, kecermatan dalam mengamati situasi, akan menentukan tingkatan risiko ketidakpastian pola kerja yang dipilih.Pada lingkup yang lebih luas, mengelola risiko ketidakpastian dalam organisasi bisnis membutuhkan dukungan infrastruktur kelembagaan yang bisa diandalkan dan mampu untuk menopang kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam organisasi bisnis. Memang, pengalihan risiko finansial secara terbatas dapat dialihkan kepada perusahaan-perusahaan asuransi atau bentuk lembaga penjaminan lainnya. Situasi berkembangnya bisnis asuransi di Indonesia memang mungkin bisa menjadi salah satu indikator adanya kesadaran baru di kalangan masyarakat dalam mengelola risiko ketidakpastian. Namun, risiko lain yang terkait dengan kegiatan yang sifatnya operasional atau situasi yang mengarah pada perubahan kondisi mental, sosial, dan politikal nampaknya masih membutuhkan upaya integratif sehingga mampu mengkombinasi kemanfaatan moneter yang dijanjikan dengan bentuk lain yang juga bernilai tinggi. Pengelolaan bisnis dengan menggunakan pola portfolio mungkin bisa menjadi satu alternatif. Dengan cara itu, bisa saja terjadi bentuk kegiatan bisnis dikemas dalam format aliansi untuk menghadapi kemungkinan pemunculan faktor ketidakpastian di dalam suatu sektor atau industri tertentu.

3. Penutup
Apapun bentuk keputusan yang akan diambil oleh para pebisnis, rasionalitas terbatas yang dimiliki mengharuskan seseorang untuk memilih dari segala bentuk opsi yang menawarkan solusi terhadap situasi ketidakpastian. Itu pula mengapa untuk memilih lembaga penjaminan mana yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi memang tidaklah selalu mudah. Penggunaan indikator ganda (multiple indicator) bisa saja dilakukan untuk bisa menentukan peringkat yang diharapkan peringkat itu mampu menggambarkan kredibilitas yang ditawarkan. Lebih dari itu, proses pemilihan yang dilakukan dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang mengarah pada praktik bisnis yang baik (good governance) barangkali merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menghindari jebakan risiko ketidakpastian dalam berbisnis

Ingin Bergabung dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM: Marissa Haque

Betapa inginnya saya dan suami bergabung dengan para pemikir dan penggiat Ekonomi Kerakyatan di UGM, Yogyakarta.

Sebagai mahasiswa pasca sarjana pada FEB-UGM, kami berdua -- Ikang Fawzi dan Marissa Haque merasa sudah semakin mendarah daging menjadi satu dengan suasana ajar-mengajar dalam civitas academica respectable university Indonesia ini.

Ruh serta jiwa yang sangat kerakyatan dalam UGM memberikan tambahan semangat bagi kami untuk turun kebawah dan mempraktekkan ajaran Prof Dr Mubyarto tersebut. Ekonomi berkeadilan Pancasila yang sejauh sampai hari ini masih terasa basi dan ala kadarnya terimplementas dalam kebijakan NKRI 2009.

Semakin Berkembang Bersama Ekonomi Syariah: Marissa Haque di M-Life Festival

Rabu, 19 Agustus 2009 10:39 wib
Marissa Haque, Astri Ivo, dan Cece Kirani Siap Semarakan M-Life Festival

JAKARTA - Sejumlah artis dijadwalkan akan menyemarakkan acara M-Life Festival atau Festival Gaya Hidup Muslim (Islami) yang berlangsung di Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta pada tanggal 1 hingga 6 September 2009. Tiga orang artis yang telah memastikan akan kehadirannya adalah Marissa Haque, Astri Ivo dan Cece Kirani.
”Mbak Marissa Haque, Astri Ivo dan Cece Kirani akan menjadi pengisi acara dalam M-Life Festival,” ujar Nindya Nazara, Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) saat launching program M-Life Festival di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (18/8/2009). Selain itu yang juga dijadwalkan akan mengisi acara adalah Cici Tegal dan Ratih Sanggarwati dengan para modelnya.

Hadir pada acara launching program M-Life Festival antara lain adalah Subarjo Joyosumarto-Ketua Umum PKES, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) M. Syakir Sula, Ketua Umum Asosiasi BMT se Indonesia (Absindo) Aries Mufhti, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Mustafa Edwin Nasution dan Ketua Umum AAKSI Prof Sofyan Safri Harahap serta Prof Feisal Rifai dosen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Festival Gaya Hidup Islami, merupakan upaya dakwah yang mengedepankan Islam sebagai rahmat bagi alam. Untuk itu dalam festival ini juga dikemas dalam acara-acara yang bersifat menghibur, kendati tetap sarat dengan muatan dakwah Islami. Selain itu pilihan Grand Indonesia Shopping Town sebagai lokasi kegiatan ditargetkan untuk mendekatkan ekonomi syariah ke kalangan menengah atas di perkotaan.

Sejumlah acara akan digelar di lokasi Festival. Antara lain Festival Anak-Anak Muslim yang akan diisi Kelompok Musik Debu Yunior serta akan dikoordinasi oleh Majalah Parents Guide. Selain itu juga ada program untuk Remaja yaitu berupa Festival Musik Islami yang diikuti oleh grup band pelajar dan mahasiswa. Aliran musik yang dilombakan adalah pop, nasyid, jazz dsbnya. Para pemenangnya berupa tabungan syariah dan netbook dsbnya.

Bersamaan dengan pelaksanaan Festival Gaya Hidup Islami yang berlangsung di mall terbesar di Asia Tenggara ini juga akan diserahkan Sahabat Ekonomi Syariah Indonesia (SESI). "Saat ini tengah dilakukan penjurian atau seleksi oleh para ahli ekonomi syariah terhadap sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kontribusi istimewa dan luar biasa bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Agustianto, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Selain itu, sejumlah ustad dan public figur juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengisi kegiatan selama M-Life Festival. Antara lain Ustad Yusuf Mansyur, Ary Ginandjar dan artis film Ketika Cinta Bertasbih (KCB). Pada acara pembukaan festival yang akan dilakukan oleh pejabat tinggi negara ini juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara MES dengan Depkominfo dan MES dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Selama festival juga akan diisi berupa pameran keuangan syariah yang diikuti dengan kalangan perbankan dan lembaga keuangan syariah, pameran produk halal dan jasa Islami, fashion show, pameran produk komputer dan telekomunikasi, dialog edutainment, dialog perencanaan keuangan Islami, pentas seni dan berbagai kegiatan lainnya. ?’Setiap hari panitia akan membagikan door prize berupa sebuah Blackberry setiap hari,” papar Agustianto.

Selain kegiatan festival yang bersifat off air, kegiatan ini juga disinergikan dengan kegiatan on air berupa acara di radio dan televisi. Untuk di televisi akan disiarkan melalui program Sakina di TV One. Program Sakina berupa acara talkshow mengenai perbankan dan keuangan syariah yang mengisi dalam acara Kabar Sahur selama bulan puasa di TV One. Sejumlah tokoh perbankan dan lembaga keuangan syariah, selebritis, artis, praktisi dan penggiat ekonomi syariah.(*) (mbs)

Sumber: http://news.okezone.com/BeritaAnda/index.php/ReadStory/2009/08/19/229/249279/marissa-haque-astri-ivo-dan-cece-kirani-siap-semarakan-m-life-festival

Jeritan Pedagang Pasar Tradisional: Marissa Haque

Empatiku yang luar biasa kepada pasar tradisional ketika melihat data yang ada. Memang data ditanganku ini bukan yang paling terakhir, namun tahun 2007 bukanlah tahun yang terlalu lama telah lewat. Dimana sejumlah 4.707 pasar tradisional ditinggalkan pedagang karena kalah brrsaing dengan ritel modern dalam lokasi yang sama. Angka diatas tersebut adalah setara dengan besaran 35% dari total pasar tradisional diseluruh Indonesia. Percepatan pertumbuhan ritel modern didalam kurun waktu sangat singkat berhasil menggilas sumber pendapatan wong cilik pada lini akar rumput.

Data yang saya peroleh dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional menyatakan bahwa pada tahun 2007 jumlah total pedagang tradisional terdapat sebanyak 12.625.000 pedagang, namun pada akhir tahun 2008 tercatat tinggal 11.000.000 pedagang saja. Sehingga total dala jangka waktu hanya setahun, sebanyak 1.625.000 pedagang yang gulung tikar. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus dan didalam kampanye Capres dan Cawapres 2009 ini hanya ada 1 (satu) saja pasangan yang menyentuh kepentingan perlingan pada kelompok ini dapat dibayangkan tak lama lagi sebagian besar dari mereka akan mati pelan-pelan seperti apa yang pernah dijelaskan didalam teori Darwin terkait dengan istilah proper to the fittest.


Ritel Masuk Desa Tasik dan Garut, Jabar
Penyebab yang signifikan membunuh para pedagang tradisional ini adlah ketika pasar ritel modern yang tadinya hanya berada dikota-kota besar kemudian merambah tak terkendali hingga masuk kedesa-desa. Sebagai contoh adalah wilayah Dapil Jabar 10 dan 11 ketika kampanye legislatifya ng baru lalu kemarin – sekitar Garut dan Tasikmalaya. Dikota Tasikmalaya yang memiliki luas 171 km2 sekarang ini telah berdiri 9 buah supermarket dan 13 minimarket, ditambah 1 buah hypermarket yang berlokasi ddialam pusat belanja Maya Sari Plaza – sebelumnya adalah sebuah pasar tradisional. Ritel modern ini menawarkan harga jual yang jauh lebih murah serta suasana yang lebih nyaman kepada para pengunjungnya. Barang lebuh murah yang ditawarkan kepada pembeli biasanya berkisar sekitar consumer goods dan house holds dari tusuk gigi, peniti sampai barang elektronika. Beberapa diversivikasi usaha yang merupakan SBU (strategic business unit) dari peritel ini adalah juga memproduksi sendiri beberapa produk urusan rumah tangga, antara lain seperti: kecap, kertas tisu, dan lain sebagainya dengan memakai merek mereka sendiri yang mereka sebut sebagai private label semisal yang telah diproduksi peritel asal Perancis Carrefour. Biasanya produk-produk yang diproduksi oleh peritel besar ini jatuhnya menjadi sangat murah karena mereka langsung berhubungan dengan produsen. Lama-lama mereka juga mengembangkan usaha menjadi principal, distributor sekaligus grosir. Sehingga semakin sempit dan tersingkirkan saja ruang gerak mereka yang bergerak dilini bawah terkait dengan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pemerintah yang meminggirkan keberadaan mereka ini, diperkuat dengan Permendag No. 53 Tahun 2008 berisi 28 buah pasal yang yang ditandatangani oleh Ibu Marie Pangestu pada tanggal 12 desember 2008, berisi pengaturan tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern. Besar harapan saya dan sebagian besar pengamat ekonomi kerakyatan agar para pasangan Capres dan Cawapres yang akan maju nanti ini ada yang dengan serius menyatakan keberpihakannya atas intervensi dari Negara kepada para pengusaha jaringan akar rumput ini demi pemerataan ekonomi berkelanjutan yang tidak sekedar mengejar growth atau pertumbuhan semata. Kalau toh ada yang meneriakkan kepentingan pemerataan baru terlihat pada iklan Bapak Prabowo Subianto semata, karena kebetulan Bapak Prabowo juga adalah Ketua dari Persatuan Pedagang Tradisonal ini. Namun begitu Pak Prabowo bergabung dengan Ibu Megawati, apakah cerita kedepannya masih akan sama? Ini adalah peluang sekaligus tantangan yang masih belum terlihat nyata digarap dengan serius oleh seluruh pasangan Capres yang tiga pasang ini tanpa terkecuali.

Allahu Akbar! Kita belum merdeka!

Buah Tangan dari Seminar IT & ICT di ITB Pak Arifin Panigoro

Semangatku untuk Menularkan Ilmu kepada seluruh yang dekat dihatiku kulakukan dengan cara mengirimkan informasi sebagaimana yang saya lakukan sebagai berikut ini:

80 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan optimisme yang tinggi akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, para pemuda Indonesia berikrar untuk menyatukan semua potensi-potensi yang ada dalam Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Kuliah Umum di ITB berjudul Merebut Masa Depan: "Menyemai Energi, Pangan dan Pendidikan, yang dibawakan oleh Arifin Panigoro, founder of Medco Group sungguh merupakan acara peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda yang membangkitkan optimisme bahwa Indonesia kaya potensi dan Indonesia bisa Merebut Masa Depan."

Arifin memulai kuliahnya dengan membahas masalah Kemiskinan, Globalisasi dan Krisis yang sedang kita hadapi yang dilanjutkan dengan tantangan dan peluang di bidang energi. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya energi yang melimpah dan beragam baik yang bersumber dari fosil seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam, maupun sumber energi yang terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, biomasa, tenaga gelombang/ombak. Meskipun potensi energi melimpah, Indonesia sampai saat ini tetap belum bisa memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya sendiri.

Pada tahun 2006, sumber utama pasokan energi Indonesia adalah minyak bumi ( 40.5 %), biomasa (23%), batubara (17,1%), gas alam (16.5%), dan geothermal (0,9%). Pada saat yang sama, kemampuan pasokan yang bersumber dari minyak bumi terus menurun. Jika tidak ditemukan cadangan minyak baru, dengan tingkat produksi sekarang, cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis dalam 18 tahun. Saat ini Indonesia mengimpor BBM 350 ribu barel per hari. Impor ini sangat mempengaruhi nilai tukar dollar. Disisi lain, Situasi pangan di Indonesia sekarang ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap krisis pangan. Tidak kurang dari Menteri Pertanian RI yang menyatakan bahwa Indonesia di prediksi akan mengalami krisis pangan pada tahun 2017. Peningkatan kebutuhan karena pertumbuhan penduduk (sekitar 1.5 % pertahun) tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Bahkan kemampuan produksi cenderung turun karena makin banyaknya lahan pertanian yang dikonversikan menjadi pemukiman dan daerah industri. USDA (US Departement of Agriculture) mengidentifikasi makin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap dunia luar dalam bidang pangan. Dalam hal beras misalnya, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, tahun 2014 Indonesia diperkirakan akan mengimpor beras 2.4 juta metrik ton, ini hampir 2.5 kali dari impornya tahun 2004. Kolaborasi Untuk Kemandirian Energi dan Pangan Mengembangkan energi terbarukan dan pengadaan pangan yang mampu menjamin kemandirian Indonesia dalam bidang energi dan pangan adalah upaya besar yang hasilnya baru akan dirasakan dalam jangka panjang. Proyek besar ini mensyaratkan adanya kerja sama yang sangat erat antara pemerintah (pusat dan daerah), swasta, dan lembaga-lembaga penelitian.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan beberapa peran sekaligus: sebagai promotor, fasilitator, enabler dan investor. Lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi maupun swasta perlu mengerahkan potensi terbaiknya untuk berkontribusi digaris terdepan dalam penelitian dan pengembangan energi terbarukan dan pangan.

Penelitian dan pengembangan tersebut hendaknya didukung oleh pendanaan bersama dari pemerintah dan swasta. Sebagai contoh, untuk mengembangkan produksi etanolnya, Brazil misalnya tidak hanya menyediakan dana untuk riset secara besar-besaran, namun juga memberi insentif dalam bentuk suku bunga rendah dan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi dalam produksi etanol dan para pemakai etanol. Disamping itu, pemerintah Brazil juga menetapkan peraturan yang mewajibkan pemakai kendaraan bermotor untuk memakai bahan bakar yang dicampur dengan etanol. Kebijakan yang jelas dan dijalankan secara konsisten oleh Brazil itu baru dirasakan hasilnya sesudah kerja keras selama 30 tahun. Mengembangkan Papua Selatan Arifin melihat Papua Selatan sebagai lahan yang potensial untuk dikembangkan, baik untuk energi baru maupun pangan.

Wilayah yang akan dikembangkan meliputi empat kabupaten yaitu Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digul, seluas 12 juta hektare. Pulau Jawa yang memiliki luas sama (sekitar 12 juta hektare) berpenduduk 120 juta jiwa. Papua selatan penduduknya hanya 350 ribu jiwa. Tanah di Papua Selatan ini datar dan dekat pantai. Tim Peneliti dari Institut Pertanian Bogor menyatakan tidak ada masalah dengan kondisi tanahnya. Sistem pengairan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan sungai sepanjang 200 Km yang ada disana.

Sebagai proyek percontohan Medco Foundation mencoba mengkombinasikan inovasi sosial dan inovasi teknologi dalam pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Proyek ini menerapkan prinsip ownership sharing yang menghargai kepemilikan lahan oleh warga setempat. Disamping itu tim ahli Medco Faundation terus menerus melakukan eksperimen teknis agar tanaman pangan yang ditanam di daerah yang kondisinya khas dapat memberikan hasil terbaik. Meskipun potensial, belum ada infrastruktur yang memadai disana. Di akhir kuliah umum, MOU ditanda tangani antara Medco Foundation dan ITB, dimana ITB diminta membantu menangani tata ruang, infrastruktur, irigasi, teknologi pengolahan hasil panen dan energi terbarukan. Menyalakan Lilin dan Menjadikan Gerakan Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan produksi pangan adalah dua isu yang penanganannya tidak bisa ditunda. Setiap penundaan akan menimbulkan resiko yang lebih besar di masa yang akan datang, yang akan memperbesar peluang Indonesia untuk menjadi bangsa yang hidup dari belas kasihan negara lain karena tidak mampu menyediakan pangan buat rakyat sendiri. Untuk itu, Arifin berprinsip lebih baik menyalakan lilin dari pada mengutuk kegelapan.

Ia pun mengajak pengembangan energi terbarukan dan peningkatan produktivitas pangan dijadikan “gerakan” dalam arti dikampanyekan secara luas dan terus menerus, melibatkan semua unsur bangsa (pemerintah, swasta, LSM, lembaga pendidikan dan masyarakat luas), jelas terukur sasarannya, jelas sumber dayanya, dikoordinasikan pelaksanaannya, dimonitor dan dievaluasi hasilnya dari waktu kewaktu. Acara kuliah umum ini dikemas sangat apik dan interaktif, memanfaatkan teknologi multi media dan dihadiri oleh rektor dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, kalangan media, tokoh masyarakat, sekelompok petani dari Papua dan Kalimantan Tengah.

Sarung NU dan Bapia Isi Keju: Kenangan dalam Kelas Bu Anita Lestari, FEB, UGM

Sumber: http://marissahaque.kompasiana.com/

Empat orang dosen yang mengajarku dikelas S2-ku yang ‘kesekian’ di Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gajah Mada semuanya orang hebat, rendah hati, sangat down-to-earth, serta mampu mentransfer seluruh ilmu yang sejujurnya belum pernah saya miliki sebelumnya untuk kujadikan bekal didalam menjalani kehidupan sesungguhnya diluar kampus – didalam/diluar negeri – yang lebih sering sangat tidak ramah kepada kita semua tanpa terkecuali. Namun ciri yang menjadi diferensiasi mereka masing-masing dari keempat dosen tersebut didalam mengajar, menjadikan kenangan yang unik-berbeda bagiku. Saya akan memulainya dengan Bu Dra. Anita Lestari, MSi seorang psikolog yang mengajarkan beberapa psychology approaches untuk mata kuliah OB (Organizational Behavior).


Bu Anita yang lembut sapa tersebut mengajarkan antara lain tentang pentingnya arti beradaptasi ditempat kerja, menjembatani jurang pembeda, mampu membuat keputusan penting disaat genting, dan lain sebagainya. Juga ada beberapa pelajaran yang menyangkut ilmu system yang sebelumnya telah saya dapatkan di kelas Doktor PSL, IPB saya ulang kembali dengan pemahaman yang tentu lebih baik melalui kelas Bu Anita ini.
Malah ilmuku dimasa kuliah di IPB lalu, diperkaya dengan ilmu Leadership yang merupakan style didalam sebuah management/tata kelola di UGM. Bahkan ketika saya menuliskan final individual paper kemarin, saya mengusung tentang seorang pemimpin yang wajib membantu sebuah tata kelola buntu didalam pencurian kayu hutan/illegal logging di Indonesia melalui ‘tangan besi’ kepemimpinanan hukum dalam system. Bahwa liberalisasi melalui jargon novus ordo seclorum didalam lembaran $1 US, hanya mampu di’patahkan’/dibuat lebih seimbang – sustainable development – bilamana sang pemimpin utama mempunyai visi dan misi kuat didalam decision making-nya.

Mungkin saya termasuk salah satu mahasiswi yang paling kritis dikelas. Bahkan ada sebuah kejadian lucu sehingga nama saya kerap dipanggil Bu Anita dengan julukan “Marissa si Sarung NU,” ceritanya gara-gara kami sekelas diminta untuk menebak sebuah gambar yang memiliki minimal 24 makna didalamnya. Nah, begitu sudah mencapai tebakan ke 15 kami dikelas mulai stuck dan ‘agak-agak’ mulai ‘ngaco.’ Entah dapat ide darimana saya hanya melihat dua tumpuk lilitan diatas gambar mirip nenek-nenek itu seibarat sorban yang terbuat dari kain sarung untuk sholat warna kotak-kotak hijau yang sering dipakai keluarga besar NU-ku di Jawa Timur. Spontan saja saya menjawab: “Sarung NU Bu Anita…” Tentu seisi kelas tertawa terbahak-bahak, tak terkecuali Bu Anita. Dan lengkaplah sudah setelah itu nama saya sering terpanggil dengan “Marissa Sarung NU.” Pernah juga Bu Anita saya puji kelihatan sangat manis ketika pakai jilbab warna hijau – yang memang lain dari kebiasaannya yang lebih sering didominasi jilbab putih atau coklat.

Namun ada yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup – karena yang ini tak pernah dilakukan oleh para dosen lainnya – adalah disaat beberapa kali Bu Anita hadir dikelas khusus membawakan kami Bapia isi beraneka macam rasa. Terharu-biru kami sekelas menikmati jajanan khas Yogyakarta tersebut. Dari berbagai isi yang ada didalamnya, saya menyukai yang isi keju. Sehingga biasa sering ber-email-ria dengan beliau dan ditanyakan mau dibawakan apa dari kampung halamannya, maka spontan kami dikelas mengatakan: ”Bapia Buuuuu…” Kalau sekarang saya ditanya maka akan mengatakan hal yang sama namun dengan sedikit diferensiasi: ” Bapia Isi Keju Buuuuu…” (smile).

Ah!… ngangeni memang kelas Bu Anita itu… tak sabar rasanya untuk bersegera kembali kuliah di FEB, UGM. Libur selama 3 minggu ini rasanya sungguh terlalu lama. Memang terbukti, bahwa sekolah yang baik, respectable university dengan management yang baik serta tidak korup – terkait dengan pidana pendidikan – akan membuat siapapun stakeholders didalamnya merasa betah serta ingin memberikan karya terbaik yang mampu dihasilkannya sebagai anak bangsa.

Terimakasih banyak Bu Anita yang saya sayangi… terimakasih FEB, UGM… jazakumullah khoir… God bless you all.

Arti Ekonomi Kerakyatan: Marissa Haque Adopsi dari Wahyu Prasetyawan

Oleh: Wahyu Prasetyawan, Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia, Doktor Ekonomi-Politik lulusan Universitas Kyoto, Jepang.

Kamis, 04 Juni 2009 13:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menjelang pemilihan presiden, istilah ekonomi kerakyatan mulai ramai menjadi bahan perbincangan umum dan diskusi publik. Beberapa kandidat yang bertarung kali ini menyatakan dirinya sebagai pendukung ekonomi kerakyatan dengan caranya masing-masing. Ini sebetulnya tanda baik, karena kini isu ekonomi menjadi tema pokok dalam pemilihan presiden. Cuma, masalahnya, istilah ekonomi kerakyatan ini cukup membingungkan karena dipahami secara amat terbatas. Hal itu terjadi karena istilah ekonomi kerakyatan digunakan sebagai slogan politik yang digunakan untuk menarik pemilih ketimbang sebagai suatu rumusan paket kebijakan ekonomi yang utuh. Istilah ekonomi kerakyatan disodorkan oleh para penganjurnya sebagai paham ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Titik. Siapa rakyat yang dimaksudkan? Mungkin yang dimaksudkan adalah rakyat miskin. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah paham ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin. Dalam konteks ini, tampaknya istilah ekonomi kerakyatan sengaja digunakan sebagai tandingan atas ekonomi yang dipersepsikan tidak/kurang berpihak kepada rakyat miskin. Pertanyaannya: apakah ada kebijakan ekonomi yang tidak memihak rakyat miskin sehingga perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan?

Pertama-tama, dan yang paling penting, istilah ekonomi kerakyatan tidak dikenal dalam literatur ekonomi dan ekonomi politik. Yang terdapat dalam pembahasan ekonomi adalah kategorisasi suatu populasi berdasarkan pendapatannya. Maka, kemudian dikenal adanya masyarakat berpendapatan tinggi atau kaya dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.

Kedua, berdasarkan kategori tersebut kemudian dibuat analisis dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masyarakat yang tingkat pendapatannya berbeda. Hasilnya, dampak kebijakan ekonomi dirasakan berbeda-beda pada kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, gender, dan umur. Bayangkan suatu kebijakan ekonomi dalam bidang pertanian. Ada dua kelompok petani: yang kaya dan yang miskin. Petani yang lebih kaya dapat mengadopsi bibit baru dan meningkatkan produksinya. Dan karena produksi meningkat, harga cenderung turun. Sementara itu, petani miskin tidak dapat membeli bibit baru sehingga produksinya tidak bertambah dan pendapatannya tetap atau bahkan berkurang. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan suatu kebijakan ekonomi akan memberikan dampak yang berbeda terhadap dua kategori masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tidak sama.

Bagaimana ekonomi menangani masalah ketimpangan distribusi tersebut? Yang pasti bukan dengan mengusung ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak mengubah ketimpangan, karena proporsi manfaat pertumbuhan dirasakan sama oleh masyarakat kaya dan miskin. Sumber daya masyarakat miskin terbatas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi kemudian lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya.

Dari kenyataan tersebut kemudian dirumuskan suatu kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Tujuannya, agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai pro-poor growth (kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin).

Asal-usul kebijakan ekonomi ini berawal dari kegagalan pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan distribusi. Kebijakan ekonomi ini dapat dilacak pada 1970-an ketika Chenery dan Ahluwalia mengenalkan konsep "pertumbuhan dengan pemerataan". Pada 1990-an Bank Dunia mengadopsi model tersebut dan memberikan nama broad-based growth (pertumbuhan dengan basis yang luas). Dalam World Development Report yang diterbitkan pada 1990 oleh Bank Dunia, istilah ini tidak pernah didefinisikan. Hingga akhirnya pada 1990-an, istilah broad-based growth berubah menjadi pro-poor growth. Elemen penting yang saling terkait dalam pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin: pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan. Intinya, kebijakan ini berupaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak secara jelas.

Pro-poor growth sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat miskin untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan. Caranya dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi, agar mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang kuat karena biasanya menyangkut sektor publik yang menyedot dana besar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, akses kredit atau modal, dan promosi UKM.

Ambil kebijakan pendidikan sebagai contoh. Pendidikan diyakini sebagai pilar yang menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Barro 1995 dan 2000). Namun, untuk Indonesia, pendapat tersebut dapat diperdebatkan. Hingga kini pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak ditopang investasi dan konsumsi domestik. Tingkat pendidikan belum terlalu banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Kita punya persoalan serius dengan pendidikan, maka tidak mengejutkan bahwa pendidikan belum banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Rata-rata orang Indonesia baru menempuh pendidikan setara 5,8 tahun. Itu artinya belum lulus sekolah dasar. Dengan tingkat rata-rata pendidikan yang belum lulus SD, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang terjadi menjadi amat layak untuk dipertanyakan.

Kebijakan mendorong pendidikan tidak dapat dinikmati secara cepat. Program pendirian sekolah secara massif pada 1970-an terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sumber daya manusia. Untuk setiap sekolah dasar yang didirikan bagi 1.000 anak, berhasil ditingkatkan rata-rata tingkat pendidikan dari 0,12 menjadi 0,19 (Duflo 2001). Peningkatan diikuti peningkatan pendapatan dari 1,5 menjadi 2,7. Intinya, bertambahnya tingkat pendidikan meningkatkan pendapatan, karena tingkat pengetahuan dan keterampilan meningkat.

Kembali kepada pertanyaan di atas, apakah ada ekonomi kerakyatan? Jawabnya jelas, istilah ini tidak dikenal dalam literatur ekonomi. Yang dikenal adalah pro-poor growth. Kebijakan ekonomi akan berpihak kepada rakyat miskin, jika pemerintah memberikan alokasi lebih banyak dalam bidang pendidikan dan juga secara khusus menyusun kebijakan pendidikan bagi masyarakat miskin, sehingga dapat dikatakan pemerintah sudah mengadopsi kebijakan yang memihak masyarakat miskin. Kebijakan dalam pendidikan ini akan lebih baik lagi jika didukung oleh kebijakan lainnya dalam bidang peningkatan nutrisi bagi masyarakat miskin.

Bagi masyarakat miskin, kecukupan nutrisi masih menjadi barang mewah. Padahal kebutuhan nutrisi yang minimum amat diperlukan agar anak-anak miskin dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tanpa nutrisi yang baik, konsentrasi anak-anak miskin tidak bertahan lama. Kebijakan ekonomi yang memihak masyarakat miskin mesti dijalankan dengan serius dan bukan sekadar slogan politik. Bantuan yang sifatnya karitatif tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negeri ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin yang komprehensif, karena dua alasan penting: menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatnya kualitas SDM, dan memperkecil ketimpangan.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2009/06/04/kol,20090604-82,id.html